REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Ketua Umum HMI Cabang Curup M. Dio Putra menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
Pemrov Bengkulu dinilai telah memberikan respon dan langkah nyata dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, khususnya berkenaan dengan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Rejang lebong.
“Sebenarnya ini salah satu aspirasi yg telah lama kami suarakan. Pada tahun 2024 yang lalu kami HMI Cabang Curup menyuarakan permasalahan kerusakan jalan Provinsi yang ada di Rejang lebong. Hari ini, kami melihat aspirasi itu mulai direspons serius oleh Pemprov Bengkulu,” ujar Dio.
“Sebagai bukti nyata, progres pembangunan jalan sudah dianggarkan dan dilaksanakan. Bahkan Gubernur Bengkulu pun ikut langsung meninjau lokasi jalan yg harus diperbaiki di Rejang Lebong dengan melibatkan Kehadiran kami pada bulan Maret silam. Ini membuktikan, bahwa Pemprov Bengkulu mendengarkan suara rakyat dan mahasiswa, Khususnya di Rejang Lebong,” ujar Dio kembali.
Soal Kinerja pemerintahan provinsi?
Sebagai organisasi mahasiswa, HMI Cabang Curup juga menekankan pentingnya sikap objektif.
Tidak semata-mata Bereaksi mengkritik atau memuji, tetapi menilai berdasarkan realita dan dampaknya pada masyarakat.
“Prinsip Kami bukanlah organisasi yang hanya bisa bereaksi dalam hal mengkritik saja. Ketika ada kebijakan atau program yang tidak berpihak kepada rakyat, kami pasti akan kritisi. Tapi saat pemerintah menunjukkan kinerja positif, tentu kami juga berkewajiban untuk memberikan apresiasi. sikap objektif ini menjadi prinsip dasar perjuangan kami sebagai Mitra Kritis dan Strategis Pemerintah,” terang Dio.
Soal “Gubernur Gimik” dan “Gubernur TikTok”?
Sementara itu berkenaan dengan isu seputar gaya komunikasi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang disebut-sebut sebagai “Gubernur TikTok” atau “Gubernur Gimik” turut menjadi sorotan warga Bengkulu.
Namun, HMI Cabang Curup justru melihat sisi positif dari pendekatan yang diambil oleh kepala daerah tersebut.
“Yang kami dengar beliau dinilai sebagai gubernur tergimik atau gubernur TikTok karena aktif di media sosial, khususnya TikTok. Namun menurut kami, pada era digital saat ini ini, langkah tersebut adalah bentuk inovasi dan Momentum pemanfaatan media dalam komunikasi publik Pemerintah. Dimana pemerintah bertanggung jawab langsung kepada rakyat, dan wajib hukumnya Terbuka kepada rakyat. Jadi gaya komunikasi ini perlu juga diapresiasi, terlepas masih adanya kekurangan,” kata Dio.
Mereka juga menilai, kehadiran Gubernur di TikTok bukan sekadar gaya, melainkan strategi efisiensi anggaran dan perluasan jangkauan informasi.
“Dulu, ketika kita ditanya apa sih kinerja dari pemerintah provinsi. Jujur saja banyak masyarakat bahkan kami sebagai mahasiswa tidak tahu dan kesulitan menjawab. Tidak semua masyarakat memiliki akses atau kesempatan untuk membaca dan melihat kinerja dari pemerintahan. Dengan alasan ini Hal yang sangat wajar ketika masyarakat tidak dapat merasakan dan melihat kinerja pimpinan daerahnya,” sampainya.
“Bahkan dengan kehadiran media instagram, TikTok, media yang disebut-sebut sebagai media yg digunakan sejuta umat ini Masyarakat dari berbagai kalangan termasuk yang di pelosok bisa melihat langsung kinerja pemerintah. Ini adalah bentuk keterbukaan informasi yang efektif dan patut diapresiasi,” jelasnya lagi.
Soal Pencitraan? Semua Tergantung Perspektif
Menanggapi tudingan pencitraan yang sering dilontarkan terhadap gaya komunikasi Gubernur Helmi, HMI Cabang Curup memilih untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas.
“Apakah itu pencitraan? Itu persoalan perspektif, Karena Penilaian setiap individu berbeda . Tetapi bagi kami Setiap fase kepemimpinan pasti memiliki cara dan pendekatannya masing-masing. Tinggal kita sanggup atau tidak beradaptasi dengan pola yang berbeda tersebut. Kami di HMI tidak fokus pada gaya, tapi pada hasil dan dampak. Jika pendekatan itu berhasil menyampaikan kinerja Pemerintahan provinsi, dengan adanya keterbukaan informasi, kepada masyarakat luas tanpa membebani anggaran besar, maka itu layak diapresiasi begitupun jikalau sebaliknya” ujarnya.
Sebagai penutup, Dio juga menegaskan bahwa mahasiswa bukanlah musuh pemerintah, melainkan mitra kritis yang siap mengawal dan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Kami tetap akan menjadi pengontrol sosial, tapi juga siap memberi apresiasi jika memang ada hal yang layak dihargai. Hubungan antara pemerintah dan mahasiswa bukanlah hubungan permusuhan, tapi kemitraan dalam semangat membangun daerah,” pungkasnya. (JP)
