NASIONAL, ASPIRASITERKINI.COM – Pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Rejang Lebong masih terus bergulir. Lembaga antirasuah tersebut kini mendalami dugaan praktik suap yang berkaitan dengan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong.
Dalam perkara ini, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam praktik suap yang disebut sebagai skema “ijon proyek”.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, konstruksi perkara sementara menunjukkan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh kepala daerah dari pihak swasta yang berkepentingan mendapatkan proyek di lingkungan pemerintah daerah.
“Penyidik masih terus mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong,” ujarnya saat press release kepada awak media di Kantor KPK.
Dia juga menegaskan, KPK juga mulai menelusuri sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong. Penyidik menduga praktik suap tidak hanya terjadi pada satu proyek, tetapi berpotensi berkaitan dengan beberapa paket pekerjaan di sejumlah dinas.
Karena itu, penyidik masih membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa sejumlah pihak lain, baik dari unsur pemerintah daerah maupun pihak swasta.
“Kasus suap ini menjadi pintu masuk kita untuk mengungkap kasus lainnya. Penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru jika ditemukan bukti yang cukup,” tegasnya.
Sementara itu Deputi Penindakan KPK Brigjen Pl. Asep Guntur Rahayu menambahkan, OTT dilakukan di sebuah pertemuan di rumah dinas bupati pada Februari 2026. Saat itu diduga terjadi pembahasan mengenai pengaturan kontraktor yang akan mengerjakan proyek tersebut sekaligus penentuan besaran fee yang harus disetorkan.
Dia menyebutkan bahwa para kontraktor diminta menyetor fee yang telah dikumpulkan sebanyak Rp 756,8 juta untuk Bupati Rejang Lebong dan Kepala Dinas PUPR.
Bahkan dikatakannya, fee proyek juga pernah dilakukan pada tahun 2025 lalu dengan modus yang sama.
“Berdasarkan informasi yang kita terima, tahun sebelumnya juga ada setoran fee dari pekerjaan proyek yang dilaksanakan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Karena itu kita menduga, mungkin masih ada kasus lainnya yang belum terungkap di OPD lain,” tandasnya.
Sekedar informasi, dalam operasi senyap yang dilakukan tim KPK, sedikitnya ada belasan orang ang diamankan dari beberapa lokasi di Bengkulu. Mereka terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah, pihak swasta, serta beberapa pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam transaksi tersebut.
Setelah dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, sebagian dari mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka terdiri dari pihak penerima suap dari unsur pejabat daerah dan pihak pemberi dari kalangan kontraktor atau swasta.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan bukti awal yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam OTT tersebut, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan praktik suap, di antaranya uang tunai dalam jumlah ratusan juta rupiah, dokumen proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, barang bukti elektronik seperti telepon seluler dan percakapan digital. Dimana barang bukti ini kini tengah dianalisis lebih lanjut untuk menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Adapun rincian uang yang diduga diserahkan Penyidik KPK setelah penyerahan uang awal (ijon proyek) dari tiga kontraktor dengan total sekitar Rp756,8 juta. Dengan rincian Rp330 juta dari kontraktor EM terkait proyek pembangunan pedestrian, drainase dan sport center senilai sekitar Rp9,8 miliar. Rp400 juta dari IRS terkait proyek pembangunan jalan senilai sekitar Rp3 miliar. Rp250 juta dari YK terkait proyek penataan kawasan stadion sepak bola senilai sekitar Rp11 miliar. Uang tersebut diduga diserahkan melalui beberapa perantara dari kalangan aparatur sipil negara di lingkungan dinas terkait. (JP)
