REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Pencopotan 4 pejabat di ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rejang Lebong nampaknya masih menjadi kontroversi. Pencopotan jabatan tersebut dinilai tak netral lantaran tidak semua yang melakukan pelanggaran Netralitas saat Pilkada 2024 lalu diproses secara menyeluruh. Pencopotan jabatan tersebut juga jauh dari kata transparansi dan keadilan bagi ASN yang jabatannya telah dicopot.
Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayattullah menyampaikan, pihaknya sudah melaksanakan hearing bersama pihak BKPSDM, Inspektorat, dan juga Dikbud Rejang Lebong. Namun meski begitu, belum ada keputusan yang jelas terkait dengan permintaan keadilan dari pejabat yang dicopot sebelumnya.
“Kita hargai semua prosedur yang telah dilakukan oleh Pemkab Rejang Lebong. Mulai dari BAP di Inspektorat, hingga sidang kode etik yang dilakukan di Dinas Dikbud Rejang Lebong. Namun meski begitu, kita juga harus profesional dan memikirkan rasa keadilan bagi pejabat yang telah dicopot,” ujar Hidayattullah usai melaksanakan hearing di ruang rapat DPRD Rejang Lebong, Senin 2 Maret 2026.
Dia juga menegaskan, agar Pemkab Rejang berlaku adil dan profesional dalam menjalankan tugas dan tupoksinya. Jangan sampai pencopotan jabatan ini ada unsur kepentingan yang sifatnya tidak berprikemanusiaan dan berprikeadilan. Karena berdasarkan informasi yang diterima, ada satu pejabat lainnya yang turut menjalani pemeriksaan dan mendapat sanksi disiplin, namun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nya tidak turun.
“Kita ingin mewujudkan kenyamanan birokrasi di Rejang Lebong. Karena itu kita akan berupaya, untuk mendalami secara rinci perihal pencopotan jabatan ini. Seperti yang disampaikan kepada kami, dari 7 pejabat yang diperiksa, 2 orang mengundurkan diri, 4 orang dicopot jabatannya, sementara 1 pejabat lainnya malah naik jabatan,” tegas Hidayattullah.
Sementara itu Waka I DPRD Rejang Lebong Pera Hariyani yang turut mengikuti hearing menambahkan, jika memang alasannya pelanggaran netralitas, maka semua yang bersangkutan harus diproses secara adil. Jangan sampai ada keberpihakan karena unsur kepentingan yang merugikan para ASN.
“Kalau memang netral dan profesional, keputusan yang diambil juga harus adil,” tuturnya.
Berbeda dengan pandangan DPRD Rejang Lebong, Kepala BKPSDM Rejang Lebong Erwan Zuganda usai melaksanakan hearing menyampaikan, pencopotan jabatan terhadap 4 pejabat di ruang lingkup Dinas Dikbud Rejang Lebong itu sudah sesuai dengan kriteria dan prosedur yang berlaku.
“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penurunan satu tingkat jabatan terhadap 4 pejabat di Dinas Dikbud Rejang Lebong ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka diturunkan jabatannya sementara selama 1 tahun ke depan,” ungkap Erwan.
Disisi lain saat disinggung perihal pencopotan yang tidak adil Erwan menegaskan, pihaknya hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi. Jika ada satu pejabat lainnya yang tidak dicopot meski terlibat pelanggaran serupa kata Erwan, mungkin pihak Inspektorat memiliki pertimbangan sendiri.
“Kita hanya menjalankan tupoksi kita sesuai dengan hasil BAP dari Inspektorat. Jadi jika ada pejabat yang tidak diturunkan jabatannya meski sudah menjalani periksaan, itu sudah dipertimbangkan pihak Inspektorat,” singkatnya. (JP)
