“Akan kita cari solusinya terlebih dahulu, apakah ada jalan keluarnya atau tidak nanti,” tutur Nina.
Sementara itu disampaikan secara langsung oleh salah satu Kades saat melakukan audiensi di Kantor DPRD, pihaknya sudah merampungkan pembangunan fisik hingga 100 persen menggunakan pinjaman beranak. Hal itu ia lakukan, agar pekerjaan fisik di desanya cepat selesai dan tepat waktu.
“Kami rela utang dan pinjam duit beranak untuk melakukan pembangunan fisik. Hal itu kami lakukan, karena uang tersebut pasti bisa dikembalikan melalui pencairan DD/ADD Tahap II tahun ini,” singkatnya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong Hidayattullah menegaskan, bahwa pemerintah desa tidak sepenuhnya bersalah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Menurutnya, musyawarah desa dan musrenbang terkait kegiatan earmark maupun non earmark telah dijalankan sesuai aspirasi masyarakat. Bahkan alasan mereka merampungkan pekerjaan fisik juga, untuk mengejar waktu supaya bisa selesai tepat pada waktunya.
“Maksud dari pemerintah desa ini baik untuk menyelesaikan pekerjaan fisik tepat pada waktunya. Namun terkait hal ini akan kita sampaikan dulu ke DPR RI,” pungkasnya.
