Oleh: Abdusy Syakir
“A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesse offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges.” (Plea Bargain)
PENDAHULUAN
Setelah penantian panjang, terhitung sejak setidaknya per 2 Januari 2026, kita atau setidaknya penggiat hukum di Indonesia merasa berbangga karna telah memiliki hukum pidana yang merupakan mahakarya anak-anak bangsa terbaik tentu disana sini masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki demi mewujudkan keadilan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (familiar disebut KUHP Nasional) mengakhiri Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (WvS) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dan diberlakukan Belanda pada 1 Januari 1918 dimana WvS diadopsi menjadi hukum nasional dengan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Guna implementasi terhadap UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tersebut maka lahirlah UU Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggantikan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
SEJARAH PLEA BARGAIN (PENGAKUAN BERSALAH)























