REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Tahun Anggaran 2025, terus menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya mencuat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI senilai sekitar Rp1,7 miliar, kini terungkap adanya dugaan perjalanan dinas (Perjadin) yang tidak dilaksanakan dengan nilai mencapai Rp901.928.322.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian lantaran hasil pemeriksaan BPK RI tersebut disebut mencantumkan sejumlah nama aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD, hingga tiga nama oknum anggota DPRD Rejang Lebong.
Informasi mengenai dugaan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut menambah serius persoalan TGR yang tengah menjadi perhatian publik. Sebab, apabila terbukti terdapat perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi faktanya tidak dilaksanakan, maka persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut ketertiban administrasi keuangan, melainkan juga pertanggungjawaban penggunaan uang daerah.
Kali ini, mencuatnya dugaan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp901,9 juta tersebut turut mendapat perhatian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Curup.
Ketua PMII Curup Abdul Kohar menegaskan, penyelesaian TGR tidak boleh hanya berorientasi pada angka pengembalian kerugian daerah. Lebih dari itu, harus ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, dasar penetapan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
