KEPAHIANG, ASPIRASITERKINI.COM – Jurnalkepahiang.id – Kabar baik bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di daerah. Pemerintah pusat dikabarkan telah menyiapkan kebijakan strategis berupa peralihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang direncanakan mulai berlaku Januari 2027 mendatang. Menariknya, pembiayaan kebijakan tersebut direncanakan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pegawai yang selama ini masih berstatus PPPK paruh waktu. Selain membuka peluang peningkatan status kepegawaian, rencana tersebut juga diharapkan memberikan kepastian terkait masa depan pekerjaan dan kesejahteraan aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
Rencana besar pemerintah pusat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan, Bappenas dan Bank Indonesia di Jakarta, Senin 14 September 2026. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah pusat bahkan disebut telah menyiapkan alokasi anggaran awal sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung pelaksanaan program transisi PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Menanggapi rencana kebijakan nasional tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., menyambut positif komitmen pemerintah pusat. Menurutnya, apabila kebijakan tersebut terealisasi sesuai rencana, maka akan menjadi kabar menggembirakan bagi para PPPK paruh waktu, khususnya yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
