Hartono menilai, perubahan status tersebut bukan hanya berkaitan dengan peningkatan kedudukan kepegawaian, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, status pekerjaan hingga peluang peningkatan kesejahteraan para pegawai yang selama ini telah ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang tentu menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai tahun 2027 mendatang, di mana pembiayaannya ditanggung oleh pusat,” sampai Sekda Hartono saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2026).
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa rencana kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap kemampuan keuangan daerah. Sebab, selama ini pemerintah kabupaten harus memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai dalam penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan adanya rencana pembiayaan dari pemerintah pusat, beban fiskal daerah diharapkan dapat menjadi lebih ringan. Kondisi tersebut tentunya akan memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur prioritas pembangunan, pembiayaan program strategis serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Hartono, kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, apabila skema pembiayaan peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu benar-benar ditanggung pemerintah pusat, maka hal tersebut akan menjadi dukungan besar bagi daerah.
