KEPAHIANG,ASPIRASITERKINI.COM – Kabar baik bagi ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang. Setelah menyelesaikan tahapan evaluasi dan melakukan pendaftaran ulang, sebanyak 678 PPPK Paruh Waktu dipastikan segera menjalani proses perpanjangan kontrak dan pelantikan kembali dalam waktu dekat.
Namun, tidak seluruh PPPK Paruh Waktu dapat melanjutkan pengabdiannya. Hasil evaluasi yang dilakukan Pemkab Kepahiang menjadi penentu nasib masing-masing pegawai. Tercatat sebanyak 13 orang dipastikan tidak melanjutkan kontrak, dengan rincian empat orang tidak diperpanjang lantaran dinilai tidak disiplin dalam menjalankan tugas, sementara sembilan lainnya mengundurkan diri dan meninggal dunia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Hartono, mengatakan bahwa proses perpanjangan kontrak PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu, saat ini segera ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan menyusul masa berlaku surat keputusan (SK) pengangkatan yang telah berakhir pada Oktober 2026 lalu.
Menurut Hartono, Pemkab Kepahiang telah melakukan evaluasi terhadap para pegawai sebelum memproses perpanjangan kontrak. Dengan demikian, pegawai yang dinyatakan memenuhi standar kinerja dan disiplin kerja akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pengabdiannya di lingkungan pemerintah daerah.
“Perpanjangan kontrak akan segera kita proses. Tentunya bagi pegawai yang sudah mengikuti evaluasi dan memenuhi standar kinerja. Sementara yang tidak disiplin dan memiliki kinerja buruk, tentu tidak bisa kita perpanjang,” jelas Hartono.
Dia menegaskan, evaluasi kinerja bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh pegawai pemerintah benar-benar menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Sebab, keberadaan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, memiliki peran penting dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Bahkan, meskipun PPPK Paruh Waktu memiliki masa kontrak hingga lima tahun, bukan berarti perpanjangan maupun keberlanjutan status kepegawaiannya terlepas dari penilaian kinerja. Pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan melakukan evaluasi berdasarkan kedisiplinan, capaian pekerjaan, serta kebutuhan organisasi.
Hartono berharap seluruh PPPK di Kabupaten Kepahiang dapat meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan dalam bekerja. Menurutnya, pegawai pemerintah merupakan ujung tombak dalam menjalankan program pembangunan sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Di sisi lain, persoalan anggaran juga masih menjadi perhatian Pemkab Kepahiang dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK. Hartono mengakui, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah, terutama dalam menanggung kebutuhan belanja pegawai.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Kepahiang telah mengusulkan agar pembiayaan gaji ASN PPPK di daerah dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban APBD sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Kendati demikian, Pemkab Kepahiang tetap berharap proses perpanjangan kontrak ratusan PPPK dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, para pegawai yang dinyatakan memenuhi persyaratan bisa kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa terkendala persoalan administrasi kepegawaian.
Sementara itu, bagi PPPK yang tidak memenuhi standar evaluasi, kebijakan tidak memperpanjang kontrak menjadi peringatan bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab tetap menjadi syarat utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. (jmy)
