Meski demikian, Hartono menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak ingin terburu-buru mengambil langkah sebelum adanya regulasi dan petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat. Seluruh tahapan nantinya tetap harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan, sehingga proses peralihan status pegawai dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan administrasi.
Pemkab Kepahiang juga akan terus memantau perkembangan kebijakan tersebut, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah sinkronisasi dan validasi data seluruh PPPK paruh waktu yang saat ini bekerja di lingkungan pemerintah daerah.
Pendataan yang akurat dinilai sangat penting agar seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan dapat terakomodasi dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian, ketika regulasi resmi diterbitkan dan tahapan pelaksanaan dimulai, pemerintah daerah telah memiliki kesiapan administrasi yang dibutuhkan.
“Tentunya kami akan bersiap diri, melakukan sinkronisasi data secara akurat, dan menunggu regulasi serta juknis resmi dari pusat agar transisi ini nantinya dapat berjalan lancar di Kabupaten Kepahiang,” pungkas Dr. Hartono.
Di sisi lain, rencana peralihan status ini tentu menjadi perhatian besar bagi para PPPK paruh waktu yang selama ini telah menjalankan tugas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Kepastian mengenai perubahan status dan skema pembiayaan menjadi hal yang dinantikan, mengingat kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan masa depan para pegawai.
