REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Rejang Lebong, Iwan Sumantri Badar, S.E, M.M saat membuka Forum Komunikasi Publik Peningkatan Pelayanan Loka POM yang digelar di aula Loka POM, Rabu 8 April 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD, di antaranya Dinas Kominfo, Dinas Perindagkop dan UKM, DP3APP-KB, Bappeda, serta perwakilan instansi vertikal, akademisi, dan organisasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya forum tersebut sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, BPOM, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang dialog yang produktif untuk menyusun kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Sekda.
Dia juga menyoroti tantangan di era digital, di mana arus informasi dan transaksi online berkembang pesat. Kondisi ini menurutnya, menuntut pengawasan obat dan makanan yang lebih adaptif, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas.
“Sinergi lintas sektor sangat diperlukan, tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pangan aman,” tambahnya.
Forum ini menghadirkan tiga narasumber dari Loka POM. Kepala Loka POM, Pupa Feshirawan Putra, yang memaparkan materi terkait survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPOM. Cicilya Yuliana menyampaikan standar pelayanan publik tahun 2025 serta rancangan standar tahun 2026. Dan materi ketiga disampaikan Novi Hari Trianti mengenai tiga program nasional BPOM, yakni Desa Pangan Aman, Sekolah dengan Pemberdayaan Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Loka POM menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan mandat besar yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan birokrasi yang bersih, kapabel, dan responsif.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia Emas. Ini adalah komitmen nyata kami melalui kegiatan advokasi hari ini,” ungkapnya.
Dia juga menjelaskan bahwa BPOM terus melakukan pembenahan pelayanan publik, khususnya dalam proses pendaftaran produk pangan olahan. Berbagai langkah deregulasi dan debirokratisasi telah dilakukan untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh izin edar, tanpa mengabaikan aspek keamanan, mutu, dan manfaat produk.
“Kita akan terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik,” singkatnya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Sekda bersama Kepala Loka POM dan jajaran kepala OPD. Selain itu, Loka POM juga memberikan cenderamata serta apresiasi kepada peserta diskusi terbaik.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam memperkuat sistem pengawasan pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang aman dan sehat. (JP)
