PMII menilai, penyelesaian persoalan TGR tidak semestinya berhenti pada mekanisme pengembalian uang ke kas daerah apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Kami PMII Curup juga turut mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, termasuk menelaah kemungkinan adanya aspek hukum yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap pihak di lingkungan eksekutif maupun legislatif,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, PMII Curup juga menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu ataupun membangun opini bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Namun, sebagai bagian dari pengawasan masyarakat, mahasiswa menilai penggunaan uang daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Uang daerah adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dipertanggungjawabkan harus memiliki kejelasan,” tutup Abdul.
PMII juga mengingatkan agar persoalan TGR tersebut tidak sekadar menjadi catatan dalam laporan pemeriksaan, sementara masyarakat tidak memperoleh kepastian mengenai penyelesaiannya.
