Dengan mencuatnya dugaan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp901.928.322 serta adanya tiga nama anggota DPRD yang disebut tercantum dalam hasil pemeriksaan, transparansi dan tindak lanjut dari pihak terkait kini menjadi hal yang dinantikan masyarakat.
Kejelasan mengenai siapa saja pihak yang memiliki tanggung jawab, bagaimana proses penetapan TGR dilakukan, serta berapa nilai yang telah dikembalikan menjadi informasi penting untuk menjawab pertanyaan publik.
Di sisi lain, pencantuman nama dalam hasil pemeriksaan tidak serta-merta membuktikan seseorang melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana. Penentuan tanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku. (NAC)























