“Persoalan TGR senilai kurang lebih Rp1,7 miliar tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Terlebih, masih terdapat nilai pengembalian yang belum jelas penyelesaiannya,”ujar Abdul.
PMII juga meminta pemerintah daerah, khususnya Sekretariat DPRD dan Inspektorat, agar membuka informasi secara transparan mengenai perkembangan penyelesaian TGR. Informasi yang perlu disampaikan kepada publik meliputi jumlah kerugian yang telah dikembalikan, sisa kewajiban yang belum diselesaikan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta target penyelesaian secara terukur.
PMII juga mengingatkan, agar mekanisme penetapan dan penagihan TGR dilakukan secara objektif. Setiap pihak yang namanya tercantum dalam hasil pemeriksaan harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran, kewenangan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai seseorang dibebani tanggung jawab hanya karena namanya tercantum dalam dokumen administrasi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap keterlibatan dan tanggung jawab yang bersangkutan,”tuturnya.
Tidak hanya meminta keterbukaan pemerintah daerah, PMII Curup juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun unsur tindak pidana lainnya.
