– Pengawasan Upaya Paksa antara lain tindakan penyitaan, blokir dan sadap
– Prosedur persidangan, antara lain adanya opening statement, closing argument.
Dari beberapa ke-baruan KUHAP diatas, pada bagian ini pembahasan hanya akan fokus dan terbatas pada point mekanisme khusus yakni plea bargain (pengakuan bersalah).
Terminologi plea bargain (pengakuan bersalah) merujuk pada beberapa literatur tidak secara tegas dijelaskan namun setidaknya dalam tataran implementasi hal ini ditemukan dibeberapa Negara. Setidaknya implementasi plea bargain paling awal diterapkan pada pengadilan penyihir Salem, yakni tahun 1692 di Desa Salem (termasuk wilayah yang berada di AS) dibentuk pengadilan penyihir Salem. Oleh Hakim, para penyihir yang disangka sebagi pengikut setan diberi jaminan bahwa mereka tidak akan dieksekusi jika mengakui perbuatannya, hal ini sebagai upaya mengungkap dan mendapatkan pengakuan dari tersangka terhadap pelaku atau tersangka lainnya. Terdapat pandangan dari Albert Alschuler yang menyebutkan bahwa besar kemungkinan sejarah praktik plea bargain tidak diketahu namun setidaknya akar sejarah plea bargain telah dimulai sejak abad ke-18 di Inggris dan abad ke-19 serta awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Pada abad ke-18 dan abad ke-19 yang berkembang bukan plea bargain melainkan guilty pleas atau pengakuan bersalah. Menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, cara ini paling efektif dan dominan untuk menyelesaikan perkara kriminal.
Menurut Wishingrad bahwa praktik plea bargain berakar dari fenomena sosial dan hukum kuno. Dalam masyarakat kesukuan (tribal society), plea bargain berfungsi untuk melindungi si pelaku kesalahan dari kerasnya balas dendam secara fisik yang seharusnya dapat dia terima dan diikuti dengan kewajiban membayar kompensasi yang dinegosiasikan sebagai bentuk pengurangan hukuman kepada pihak yang dirugikan. Dalam perkembangan berikutnya praktek plea bargain ini kemudian diakomodir dalam aturan formal oleh beberapa Negara, hal ini setidaknya muncul pertama pada tahun 1946, ketika Kongres Amerika Serikat mengumumkan Rule Federal Rules of Criminal Procedure (FRCP) dan Pada tahun 1966, Supreme Court of the United States (Mahkamah Agung Amerika Serikat) mengamandemen FRCP dan Praktik plea bargain mendapatkan legitimasi konstitusional pada 1970 dalam perkara Brady v. United States. Terhitung hingga tahun 2020 setidaknya terdapat 53 negara telah mengadopsi konsep plea bargain atau konsep serupa yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan antara lain Autralia, Cina, Inggris, Prancis, Jerman, India, Jepang, Malaysia, Filipina, Afika Selatan dan meningkat tajam dimana pada 1990 yang hanya 19 negara.























