Ketiga, Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.Pasal 82 berbunyi sebagai berikut: (1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya;
Keempat, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, pada butir 9 menyebutkan Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Pengaturan terhadap Justice Collaborator memiliki kemiripan secara unsur dengan plea bargain dan/atau guilty plea.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP maka secara legal formal terminologi dan konsep plea bargain (pengakuan bersalah) telah tegas diadopsi dan diterapkan dalam praktek sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya Pasal 78, Pasal 205 dan Pasal 234. Lantas pertanyaan yang muncul bagaimana titik singgung plea bargain dalam kontitusi kita ? Mengutip pernyataan Febby Mutiara Nelson, pengamalan nilai-nilai Pancasila terkait dalam musyawarah untuk mencapai mufakat, musyawarah haruslah dilakukan dengan akal jernih dan sehat, sehingga para pihak tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dalam proses musyawarah tersebut. Para pihak harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Hal ini berbanding lurus dengan kehendak dan tujuan yang ingin dicapai dalam menempatkan konsep plea bargain oleh para pembuat UU khususnya KUHAP yang telah lama dinantikan.
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PLEA BARGAIN
Merujuk Pasal 1 angka 16 defenisi plea bargain (pengakuan bersalah) yaitu “mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman”, dan secara spesifik hal dimaksud diatur dalam tiga Pasal yakni Pasal 78, 205 dan 234 KUHAP dimana masing-masing memiliki perbedaan dan terdapat pula kesamaannya. Mengutip MARINews, setidaknya terdapat beberapa perbedaan dari ketiga pasal tersebut dengan melihat matrik perbedaan plea bargain dibawah ini :























