Sesuatu yang mahfum jika terdapat hal atau regulasi baru, semua kita khususnya mereka yang bergerak pada domain penegakkan hukum masih terdapat kekeliruan atau tafsir yang berbeda, meski ada sosialisasi atau pelatihan dilakukan stakeholder terkait, oleh karenanya pada titik itu semua kita harus memulai dari nol dengan membaca, belajar dan memahami bersama harapannya bermuara akhir pada terciptanya keadilan bagi semua. Opini ini bentuk sumbang pikir dan tulis yang tentu saja terdapat keliru dan salah serta jauh dari kata sempurna, saran kritik menjadi bagian penting untuk meyamakannya dalam konteks membangun dialektika.
Sebelum masuk pada point tentang plea bargain, tentu tak salah jika kita perlu mencatat hal-hal penting apa saja yang menjadi kebaruan dari KUHAP lama ini, sehingga kita dapat meng-komparasi antara KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) dengan KUHAP Nasional (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025) termasuk plus minusnya. Setidaknya ada beberapa point ke-baruan dari UU Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP antara lain yakni :
– Adanya Keadilan Restorative sejak dari tahap penyidikan hingga pasca adjudikasi
– Dikenalnya mekanisme khusus antara lain (Plea Bargain atau pengakuan bersalah) dan Deffered Prosecution Agreement atau Perjanjian Penundaan Penuntutan)
– Penguatan Hak Tersangka dan korban antara lain penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, penyandang disabilitas, restitusi dan kompensasi























