PENERAPAN PLEA BARGAIN DI INDONESIA
Dalam praktek, plea bargain di Indonesia sebelum hadirnya UU No.20 tahun 2025 tentang KUHAP tidak dikenal, meskipun jika bicara secara subtansi terdapat kemiripan dengan konsep plea bargain. Setidaknya ada 2 (dua) terminologi umum terkait pengakuan bersalah yakni plea bargain dan quilty plea, secara umum defenisi plea bargain yaitu pengakuan bersalah dimana terdapat proses negosiasi atau tawar menawar antara jaksa dan terdakwa sebelum atau selama proses persidangan dengan harapan adanya keringanan atau pengurangan hukuman, sementara dan kewenangan akhir untuk menilai ada pada hakim, sedangkan quilty plea pernyataan tegas dari terdakwa yang disampaikan secara langsung menyatakan dirinya bersalah dihadapan hakim saat sidang dan tidak ada proses negosiasi atau tawar menawar dengan harapan sebagai pertimbangan hal yag meringankan.
Merujuk pada berbagai rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, setidaknya terdapat sebagian kesamaan dengan konsep plea bargain dan/atau guilty plea setidaknya secara substansi antara lain :
Pertama, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA memiliki konsep penyelesaian sengketa yang disebut Keadilan Restoratif dan diversi. Dalam perkara anak, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara wajib diupayakan diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dimana hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Dalam diversi anak ada kesepakatan, artinya ada negosiasi namun, tidak ada pengakuan bersalah.
Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Konsep mirip plea bargain ditemukan dalam Pasal 10A ayat (1), Pasal 10 ayat (2), ayat (3) UU 13/2006. Ketentuan ini mirip guilty plea (pengakuan bersalah) tanpa negosiasi (plea without bargaining) yang telah ada terlebih dahulu sebelum plea bargain dalam sistem peradilan pidana kita.























