Potret wajah hukum pidana di Indonesia setidaknya mengalami pergeseran yang fundament, dimana sebelumnya menggunakan paradigma retributif (retributive justice) menjadi paradigma yang berorientasi restoratif, korektif dan efisien. Perubahan progresif dalam konteks mengadopsi plea bargain dalam mekanisme prosedural sistem hukum pidana kita setidaknya mampu menjawab dan mengurai berbagai persoalan klasik yang selama ini merdu terdengar antara lain, menumpuknya perkara di Pengadilan, Kejaksaan serta Kepolisian, overloadnya kapasitas hunian di Rutan dan Lapas yang bermuara meningkatnya jumlah anggaran, terbatasnya aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang ada hingga pengabaian hak asasi manusia khususnya pelaku tindak pidana dalam mendapatkan akses keadilan. Pada akhirnya kita semua berharap keadilan tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh, semoga. (red)
– Penggiat pada komunitas marginal























