BENGKULU, ASPIRASITERKINI.COM – Rentetan kasus perbankan yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu saat ini tuai sorotan publik. Dimulai dari kasus korupsi di Bank Bengkulu yang menyeret sejumlah pejabat internal bank daerah tersebut dalam dugaan kredit fiktif, sehingga menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah yang kemudian berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.
Tak hanya itu, kasus dugaan penyalahgunaan dana dan kelalaian pelayanan yang melibatkan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu juga menjadi perhatian. Sejumlah nasabah melaporkan kehilangan saldo hingga Rp 9,8 miliar. Kasus ini berujung divonisnya mantan Teller BSI Cabang, Tiara Kania Dewi 9 tahun penjara.
Sementara kasus serupa juga menimpa Bank Raya Indonesia (BRI Agro Niaga) dalam perkara manipulasi fasilitas kredit pembiayaan perkebunan sawit PT Desaria Plantation Mining di Kabupaten Kaur. Kasus yang ditangani Kejati Bengkulu ini telah menetapkan 9 orang tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp 119 Miliar.
Karenanya melihat rangkaian persoalan itu, pengamat hukum kebijakan publik, Rendra Edwar Fransisko, menyatakan bahwa rangkaian kasus perbankan yang terjadi di Bengkulu merupakan indikator adanya maladministrasi pengawasan serta ketidakefektifan fungsi regulasi dan supervisi yang menjadi mandat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, berulangnya pola pelanggaran menunjukkan adanya cacat struktural dalam sistem pengawasan yang seharusnya berjalan preventif dan responsif.
“Rentetan kasus perbankan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan OJK tidak dijalankan secara optimal sesuai kewenangan atribusi yang diberikan Undang-Undang. Ketika pelanggaran dengan pola serupa terus berulang, terdapat dugaan kuat adanya kelalaian pengawasan (negligence of supervision). OJK tidak boleh hanya menjadi observator otoritas yang diberikan undang-undang mensyaratkan tindakan konkret, tegas, dan proporsional,” tegas Rendra.
Dia menegaskan, bahwa OJK memiliki kewenangan regulatif, supervisory, dan enforcement yang bersifat independen dan mengikat seluruh lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, publik berhak mempertanyakan mengapa bentuk-bentuk penyimpangan seperti manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian nasabah tidak mampu terdeteksi sejak tahap awal, padahal OJK memiliki instrumen pengawasan berkala dan pengawasan berbasis risiko.
“Secara normatif, OJK memiliki otoritas penuh melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan khusus, hingga pengenaan sanksi. Apabila fungsi ini dijalankan sesuai standar pengawasan prudensial, maka pelanggaran yang menimbulkan kerugian besar dapat dicegah. Fakta bahwa kasus-kasus ini lolos dari radar pengawasan merupakan bentuk inkonsistensi pelaksanaan kewenangan,” tambahnya.
Rendra juga menyampaikan, bahwa penegakan hukum administratif oleh OJK selama ini belum memberikan deterrent effect. Ia menilai bahwa sanksi administratif yang tidak disertai tindakan lanjutan dalam ranah pidana justru berpotensi menimbulkan moral hazard.
“Setiap temuan yang mengandung unsur tindak pidana perbankan seharusnya wajib dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Ini untuk memastikan adanya efek jera (deterrence) serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., Bengkulu itu menegaskan bahwa lemahnya kinerja pengawasan OJK membawa konsekuensi langsung terhadap perlindungan konsumen jasa keuangan, yang merupakan core obligation dari regulasi keuangan modern. Kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, dan terganggunya akses layanan perbankan merupakan bentuk nyata tidak terpenuhinya hak-hak nasabah yang dilindungi undang-undang.
“Setiap kegagalan perbankan pada akhirnya berdampak kepada masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama (primary stakeholders). Karena itu, OJK wajib hadir melakukan perlindungan hukum preventif dan represif, bukan sekadar mencatat atau merespons setelah terjadi kerugian,” tegasnya.
Dia juga mendorong, agar OJK Bengkulu melakukan langkah penataan menyeluruh, mulai dari penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi, perbaikan manajemen risiko perbankan, hingga penerapan sanksi tegas terhadap seluruh bentuk pelanggaran.
“Hanya melalui langkah yang terukur dan konsisten, barulah kepercayaan publik terhadap industri perbankan dapat dipulihkan, sekaligus mencegah terulangnya kembali kasus serupa,” tutup Rendra. (rls)
