REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Insiden penembakan terhadap lima petani di Pino Raya, Bengkulu Selatan, pada Senin (24/11/2025) kembali memunculkan sorotan tajam terhadap persoalan agraria di Bengkulu. Lima petani dilaporkan mengalami luka tembak usai diduga ditembak oleh oknum keamanan perusahaan sawit PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS). Peristiwa ini langsung mendapat respons keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Curup.
Ketua Umum HMI Cabang Curup M. Dio Putra, menyampaikan kecaman terbuka serta mendesak penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih. Ia menegaskan bahwa insiden ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga menjadi tanda kegagalan Pemerintah dalam melindungi hak-hak dasar petani.
“Kami dari HMI Cabang Curup mengecam keras penembakan ini. Ini bukan sekadar konflik agraria, tetapi tragedi kemanusiaan. Tidak boleh ada satu pun warga negara yang ditembak hanya karena mempertahankan tanah yang menjadi sumber hidup keluarganya,” ujarnya.
Menurut Dio, konflik agraria di wilayah Pino Raya sebenarnya telah berlangsung Sejak Lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Ia menilai penembakan ini sebagai puncak dari panjangnya intimidasi yang selama ini dialami masyarakat, mulai dari perusakan pondok, pengusiran, hingga ancaman dari pihak keamanan perusahaan.
“Ini Konflik yang sudah berlangsung lama. Ketika intimidasi dibiarkan, maka kekerasan bersenjata seperti ini tinggal menunggu waktu. Kita tidak bisa pura-pura kaget seolah masalah ini baru muncul,” lanjutnya.
Terkait proses hukum, HMI Cabang Curup mendesak Kepolisian Daerah Bengkulu untuk mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk menelusuri asal-usul senjata api yang digunakan, struktur komando di dalam perusahaan, serta potensi pelanggaran prosedur pengamanan.
“Polisi harus tegas, jangan sekadar memeriksa korban dan saksi. Yang harus juga diproses adalah siapa yang memberikan kewenangan kepada keamanan perusahaan untuk membawa senjata, dan atas Alasan & perintah siapa tembakan itu dilepaskan,” tegasnya.
Ia juga meminta, agar pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk tidak menutup mata dan segera turun langsung menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Ketua HMI Curup menilai bahwa pemerintah sejauh ini hanya hadir ketika konflik sudah memakan korban, bukan mencegahnya sejak awal.
“Pemda jangan hanya datang setelah ada darah yang tumpah. Konflik agraria seperti ini bisa dicegah kalau pemerintah sejak awal tegas terhadap izin perusahaan dan berpihak pada rakyat” terangnya.
Tak hanya itu, legalitas lahan PT Agro Bengkulu Selatan kembali menjadi sorotan. Konflik dengan perusahaan tersebut diketahui telah lama berlangsung dan memicu berbagai aksi protes masyarakat. Ketua HMI Curup menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap izin perusahaan adalah langkah yang wajib dilakukan pemerintah.
“Kalau perusahaan tidak mampu menjamin keamanan dan justru menjadi sumber konflik, maka izin operasionalnya harus dievaluasi total. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban sementara perusahaan tetap berjalan seperti biasa,” ucapnya.
Dio juga menyatakan, komitmen organisasi untuk terus mengawal kasus ini hingga pelaku ditangkap dan korban mendapatkan keadilan. Ia menegaskan bahwa Masyarakat tidak bisa tinggal diam melihat kekerasan terhadap rakyat kecil.
“Sebagai Bagian dari Masyarakat kita punya tanggung jawab moral. HMI Cabang Curup akan terus mengawal kasus ini, berdiri bersama petani, dan memastikan tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Pemerintah dan Aparat Berwenang harus hadir, dan keadilan harus ditegakkan,” tuturnya.
Sementara itu Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Curup M. Pikri Anandi turut juga menyampaikan kecaman keras terhadap tragedi penembakan lima petani di Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan, yang terjadi akibat konflik agraria antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil yang memperjuangkan lahan garapan merupakan bentuk pelanggaran kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
“Kami dari HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Curup sangat mengecam tindakan brutal yang terjadi di Pino Raya. Penembakan terhadap petani adalah tindakan yang tidak manusiawi dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Negara tidak boleh hadir sebagai penonton ketika rakyatnya menjadi korban,” ujarnya.
Dia menambahkan, bahwa konflik agraria yang berlarut-larut di Bengkulu harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan penataan ulang, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum yang berpihak pada keadilan.
Kami mendesak aparat penegak hukum — kepolisian maupun kejaksaan — untuk segera memperjelas status hukum para pelaku. Jangan ada celah bagi siapa pun untuk merasa kebal hukum. Proses hukum harus transparan, adil, dan tidak boleh berhenti pada level pelaku lapangan saja,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu turun langsung menyelesaikan perselisihan agraria di Pino Raya, bukan hanya dengan pendekatan administratif, tetapi juga dengan memastikan perlindungan terhadap petani, keluarga korban, dan masyarakat setempat.
Pemprov Bengkulu wajib memastikan bahwa konflik ini mendapat solusi yang jelas. Kami menuntut adanya titik terang, baik terkait legalitas lahan maupun tanggung jawab perusahaan yang terlibat. Jangan biarkan konflik agraria terus memakan korban,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, M. Pikri Anandi menyampaikan solidaritas penuh kepada para korban dan keluarga mereka, serta menyerukan agar semua elemen masyarakat turut mengawal proses hukum. (rls)
