Dimana seperti yang diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menetapkan Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap terkait praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan pengaturan fee proyek dari sejumlah paket pekerjaan pemerintah daerah.
“Situasi yang tengah dihadapi pemerintah daerah tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat. Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Rejang Lebong harus tetap bekerja profesional dan menjaga stabilitas pemerintahan. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” ujar Hendri.
Dia juga menekankan, pentingnya menjaga soliditas di internal pemerintahan agar program pembangunan daerah tetap dapat berjalan meski di tengah dinamika yang sedang terjadi.
“Penunjukan Plt Bupati ini menjadi langkah administratif dari pemerintah pusat guna memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Rejang Lebong, sekaligus menjaga stabilitas birokrasi hingga proses hukum yang menjerat kepala daerah definitif selesai,” pungkasnya. (JP)
