Effendi bahkan mengingatkan pengalaman masa lalu terkait aktivitas perkebunan besar di wilayah Lembak yang menurutnya pernah menimbulkan persoalan bagi masyarakat setempat.
“Tanah Lembak harus tetap dikelola oleh masyarakat Lembak sendiri dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Tidak boleh ada dominasi perusahaan yang menguasai ruang hidup masyarakat adat,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Lembak, Ishak Burmansyah, mengimbau masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang berupaya membeli tanah warga dengan iming-iming harga tinggi.
Dia menilai, apabila lahan masyarakat beralih kepada perusahaan perkebunan sawit, maka berbagai program berbasis lingkungan yang sedang direncanakan masyarakat adat akan sulit diwujudkan. Salah satunya adalah pengembangan sistem pertanian agroforestri dan gerakan penanaman satu juta pohon yang bertujuan menjaga kelestarian sungai serta memulihkan lahan kritis.
Menurut Ishak, program tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai ekonomi karbon dan pembangunan rendah emisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 terkait karbon pada Areal Penggunaan Lain (APL) non-kehutanan.
