REJANG LEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Wacana masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit milik negara, PTPN IV, ke wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menuai penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Rencana pengembangan perkebunan sawit seluas sekitar 6.064 hektare yang sempat disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dalam sejumlah pemberitaan media, memicu reaksi dari tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga kalangan pemuda yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Adat (MHA) Lembak.
Penolakan tersebut terutama datang dari masyarakat yang bermukim di wilayah adat Lembak, yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Mereka menilai keberadaan perkebunan sawit skala besar berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat, mengurangi ketersediaan lahan pertanian rakyat, hingga menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang.
Tokoh masyarakat adat Lembak dari Kecamatan Kota Padang, Yusrizal, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana masuknya PTPN IV ke wilayah tersebut. Mantan anggota DPRD Rejang Lebong itu menegaskan bahwa masyarakat Lembak tidak akan menyerahkan lahan mereka kepada perusahaan, meskipun dengan skema ganti rugi.
Menurut Yusrizal, saat ini masyarakat setempat masih membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan rakyat. Karena itu, ia menilai tidak masuk akal jika lahan yang tersedia justru dialihkan kepada perusahaan besar.
“Tanah rakyat biarlah dikelola oleh rakyat. Kami tidak ingin masyarakat Lembak menjadi pekerja di tanahnya sendiri setelah lahan-lahan mereka dikuasai perusahaan,” ujarnya.
