Meski demikian, Burandam tidak menampik adanya dinamika di internal masyarakat Lembak terkait polemik tersebut. Dia menilai sejumlah penolakan atau protes yang muncul belakangan ini lebih bersifat individual dan belum melalui mekanisme musyawarah adat.
“Yang berkembang saat ini lebih kepada sikap individu, belum hasil musyawarah bersama. Karena itu, kami akan duduk bersama terlebih dahulu untuk menyatukan pandangan,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, pihaknya berencana menggelar pertemuan dengan tokoh pemuda Lembak dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggali secara jelas kepentingan dan tujuan masyarakat Lembak yang ingin terlibat dalam proses pembentukan panitia pemilihan Ketua BMA.
Di sisi lain, Burandam juga menegaskan bahwa fokus utama masyarakat Lembak saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan identitas dan pengakuan adat secara formal. Dia mendorong masyarakat untuk lebih kompak dalam menggali dan memperkenalkan potensi budaya Lembak agar dapat diakui secara resmi oleh pemerintah daerah.
“Kita ingin masyarakat Lembak bersatu, mengenalkan budaya, menggali potensi yang ada. Dengan begitu, ke depan adat Lembak bisa diakui melalui Perda dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam pembangunan daerah,” kata Burandam.
