Disampaikannya, Pemkab Kepahiang sebenarnya telah berulang kali berkomunikasi dengan BPN Kabupaten Kepahiang. Bahkan, surat permintaan terkait persoalan tersebut telah disampaikan sebanyak empat kali.
Surat pertama, kata Nata, telah dilayangkan sejak 26 Agustus 2025. Namun hingga saat ini, pemerintah daerah menilai belum mendapatkan tindak lanjut yang memberikan kepastian terhadap proses penataan lahan eks HGU tersebut.
“Sudah empat kali kita bersurat ke Kantah BPN Kepahiang. Yang pertama itu tanggal 26 Agustus 2025,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Kepahiang. Terlebih, sebelumnya telah ada kesepakatan antara Pemkab dan BPN untuk membentuk GTRA sebagai mekanisme bersama dalam menangani persoalan eks HGU PT TUM.
Dalam rapat yang digelar pada 8 September 2026 lalu, Pemkab Kepahiang dan BPN sempat menyepakati pembentukan GTRA. Saat itu, mekanisme reforma agraria dinilai menjadi salah satu jalur yang memungkinkan untuk mempercepat proses penataan lahan dan memperoleh keputusan dari Kementerian ATR/BPN. Namun, kesepakatan tersebut kini tidak berlanjut.























