Namun dengan batalnya pembentukan GTRA, Pemkab Kepahiang kini memilih memperluas jalur koordinasi, termasuk meminta fasilitasi KPK RI.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin persoalan eks HGU PT TUM memperoleh perhatian lebih serius dan tidak berhenti pada persoalan administratif di tingkat daerah.
Dengan adanya surat kepada KPK RI dan empat kali surat kepada Kantah BPN Kepahiang, Pemkab Kepahiang kini kembali menunggu tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.
Pemkab Kepahiang berharap langkah fasilitasi di tingkat yang lebih tinggi dapat membuka jalan penyelesaian terhadap persoalan yang telah berlangsung sejak berakhirnya HGU PT TUM, sekaligus memastikan pemanfaatan lahan ke depan memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat. (NAC)























