Sehingga batalnya pembentukan GTRA membuat Pemkab Kepahiang mempertanyakan respons BPN dalam menindaklanjuti persoalan yang telah berlarut-larut tersebut.
Nata menilai, lambannya respons terhadap surat-surat yang telah disampaikan pemerintah daerah menjadi persoalan tersendiri. Dia bahkan mempertanyakan kredibilitas BPN dalam memberikan kepastian terhadap proses penataan eks HGU PT TUM.
“Pembentukan GTRA tidak jadi. BPN juga slow response. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita, termasuk bagaimana kredibilitas BPN dalam menindaklanjuti persoalan ini,” tegasnya.
Menurut Nata, Pemkab Kepahiang tidak ingin persoalan eks HGU PT TUM terus berhenti pada tahapan koordinasi dan surat-menyurat tanpa adanya keputusan yang jelas.
Pemerintah daerah, lanjutnya, membutuhkan kepastian mengenai status serta arah penataan lahan yang HGU-nya telah berakhir tersebut, terlebih lahan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan rencana pemanfaatan aset pertanahan di daerah.























