“Yang kita inginkan adalah kepastian. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa ada kejelasan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Kepahiang dan BPN Kabupaten Kepahiang telah menyepakati pembentukan GTRA sebagai langkah untuk mempercepat penyelesaian polemik eks HGU PT TUM.
Saat itu, Bupati Kepahiang menegaskan bahwa lahan eks HGU tersebut diharapkan dapat ditata dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pemkab juga mendorong agar keputusan atau SK dari Kementerian ATR/BPN mengenai penataan lahan dapat segera diterbitkan.
BPN Kabupaten Kepahiang sebelumnya juga menyampaikan bahwa persoalan eks PT TUM cukup kompleks karena selain menyangkut bekas pemegang HGU, terdapat pula bagian lahan yang telah dikuasai atau dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, mekanisme reforma agraria dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri dan pihak terkait lainnya.























