KEPAHIANG, ASPIRASITERKINI.COM – Polemik lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (TUM) di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, masih terus berlanjut. Rencana pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang sebelumnya disepakati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepahiang batal direalisasikan.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Kepahiang kembali mengambil langkah untuk mendorong penyelesaian persoalan eks HGU PT TUM yang hingga kini belum memperoleh kepastian penataan.
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.I.P., mengatakan, pihaknya bahkan telah melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk meminta fasilitasi dalam proses penataan ulang lahan eks HGU PT TUM.
Surat tersebut diajukan sebagai salah satu upaya Pemkab Kepahiang mencari jalan keluar setelah proses yang sebelumnya diharapkan dapat ditempuh melalui pembentukan GTRA tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati.
“Kita sudah bersurat ke KPK RI untuk permohonan fasilitasi penataan ulang eks HGU PT TUM,” kata Zurdi Nata.























