Dia menegaskan, kalau memang gubernur mau bantu dan tanggungjawab, itu dipersilahkan saja. Karena menurut dia, yang harus dibayar ini bukan uang sekolah, melainkan uang makan.
“Sekarang tanggungjawab gubernur seperti apa, apakah dia mau bantu santri yang bersangkutan. Kalau mau ya silahkan saja, toh uang sekolah kita gratis, ini kan uang makan yang harus dibayar,” tegasnya.
Sekedar mengulas, Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Kabupaten Kepahiang, baru-baru ini dikabarkan tak mau mengeluarkan Surat Keterangan Lulus (SKL) salah seorang santrinya yang mondok di Ponpes tersebut.
Informasi terhimpun, alasan pihak Ponpes tak mau mengeluarkan SKL santrinya itu, karena santri yang bersangkutan masih ada tagihan uang makan di Ponpes yang belum dibayarkan hingga saat ini.
Padahal salah seorang wali santri yang anaknya tak diberikan SKL oleh pihak Ponpes menyampaikan, dia menyadari bahwa sampai saat ini memang anaknya masih ada tagihan di ponpes yang belum dibayar.
