KEPAHIANG, ASPIRASITERKINI.COM – Selain disorot karena persoalan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang telah mati sejak 2021 lalu dan melakukan aktivitas secara ilegal. PT Trisula Ulung Megasurya (PT TUM) yang berada di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang juga diketahui tidak memberikan kontribusi sama sekali untuk Kabupaten Kepahiang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang mengungkap, hingga saat ini daerah belum pernah menerima pemasukan dari retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga bekerja di perusahaan pengolah teh tersebut.
Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos., M.M., CGRE., FRMP., CGRS, secara mekanisme PT TUM memang masuk dalam kategori pembayaran PBB P5. Di mana setoran pajaknya langsung masuk ke pemerintah pusat sehingga tidak memberikan kontribusi langsung terhadap kas daerah. Namun kata dia, seharusnya daerah menerima retribusi TKA dari perusahaan yang bersangkutan.
“Kalau untuk PAD, PT TUM ini menggunakan PBB P5. Namun untuk potensi yang bisa didapat oleh daerah itu melalui retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA),” ujar Jono.
Di menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA sebesar 100 dolar Amerika Serikat per bulan untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
Akan tetapi kenyataannya, hingga saat ini Pemkab Kepahiang belum pernah menerima setoran retribusi TKA dari PT TUM.
“Sampai hari ini belum ada retribusi TKA yang masuk ke daerah. Bahkan pihak perusahaan juga belum pernah melaporkan sama sekali terkait keberadaan maupun jumlah TKA yang mereka miliki,” tegasnya.
Menurut Jono, pemerintah daerah sebenarnya mengetahui adanya indikasi keberadaan tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut. Namun, minimnya akses dan tidak adanya pelaporan dari pihak perusahaan membuat pemerintah kesulitan melakukan pendataan secara akurat.
“Setahu kami memang ada TKA yang bekerja di PT TUM, tetapi kami tidak tahu secara pasti berapa jumlahnya karena perusahaan tidak pernah melaporkan hal itu kepada pemerintah daerah,” kata dia.
Lebih lanjut Jono juga mengungkapkan, selama ini Pemkab Kepahiang juga mengalami kesulitan untuk mengakses area perusahaan yang disebut memiliki sistem pengamanan cukup ketat.
Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi perusahaan terhadap pemerintah daerah. Terlebih jika benar terdapat tenaga kerja asing yang bekerja tanpa adanya pelaporan maupun pemenuhan kewajiban retribusi sebagaimana diatur dalam regulasi.
“Kami selaku pengelola PAD akan berkoordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait untuk membahas persoalan retribusi ini. Jika memungkinkan, ke depan kami akan melakukan sidak ke perusahaan tersebut,” terangnya.
Dia juga menegaskan, apabila nantinya ditemukan keberadaan tenaga kerja asing yang selama ini belum dilaporkan, maka pemerintah daerah akan menagih kewajiban retribusi yang belum dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau nanti ditemukan benar ada TKA yang bekerja di sana, tentu kami akan menagih retribusi TKA yang selama ini tidak dibayarkan sesuai aturan yang ada,” tegasnya.
Tidak hanya persoalan retribusi TKA saja, dia juga menegaskan, Pemkab Kepahiang juga belum menerima Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan tersebut.
“Untuk DBH juga langsung dari pusat, namun sejauh ini kami juga belum menerima DBH yang bersangkutan. Karena itu kami akan berkoordinasi dengan KPP Pratama Curup untuk melihat seperti apa rincian pembagiannya jika memang ada,” tutupnya.
Untuk diketahui, Pemkab Kepahiang sama sekali tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk perpanjangan HGU terhadap PT tersebut. Nantinya lahan tersebut direncanakan akan dikelola kembali oleh pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah rencana strategis telah disiapkan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan kawasan tersebut, mulai dari pengembangan kawasan agrowisata, pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), hingga berbagai program pembangunan lainnya yang dinilai mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat Kepahiang. (JP)
