3. Sidang Paripurna DPR
Pelaksanaan sidang paripurna dilakukan kembali oleh DPR jika Mahkamah Konstitusi berpendapat atau memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang bertujuan meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
4. Sidang MPR
MPR setelah menerima usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib menggelar sidang paripurna untuk memutus usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut dengan cara dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir.
5. Pembelaan Presiden dan/atau Wakil Presiden























