2. Forum previlegiatum, konsep pemberhentian pejabat tinggi Negara termasuk presiden melalui peradilan khusus yakni Presiden yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat tanpa melalui jenjang pemeriksaan pengadilan konvensional dari tingkat bawah.
Dari dua model diatas secara substansi pemakzulan bertujuan untuk memberhentikan pejabat Negara termasuk Presiden atau Wakil Presiden dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatan karena dianggap telah melanggar ketentuan yang telah diatur didalam konstitusi dan aturan lainnya sehingga impeachment dan forum previlegiatum hanya merupakan sarana atau entry point.
Secara normative, wujud Negara kita adalah Negara Hukum hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 oleh karenanya segala tindakan dalam berbangsa dan bernegara termasuk para pejabatnya harus mendasarkan pada aturan hukum sehingga ini menghindari perbuatan semena-mena dan penyalahgunaan wewenang serta menjamin kepastian dan hak-hak warga negara.
Lantas apa yang menjadi dasar konsep dasar ketatanegaraan kita dimana seorang Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan ditengah jalan meskipun belum berakhir masa jabatannya ? menjawab pertanyaan ini berkenaan upaya pemakzulan atau impeachment dapat menggunakan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 7A UUD 1945 (hasil amandemen ke tiga) disebutkan “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya setidaknya dengan dua alasan yaitu pertama, melakukan pelanggaran hukum, dan kedua, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun demikian patut di pahami bahwa pemakzulan atau impeachment sebagaimana pasal diatas dimaknai dapat berlaku sekaligus bagi keduanya dan juga hanya berlaku bagi Presiden atau Wakil Presiden saja hal ini tergantung konteksnya karna pada pasal tersebut terdapat frasa DAN/ATAU yang dalam bahasa hukum merupakan choice atau pilihan oleh karenanya tergantung siapa yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat.
Mekanisme Pemakzulan























