5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3.
6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
7. Mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dibawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Dari 8 point pernyataan sikap diatas setidaknya point terakhir menjadi isu sensitive dan dianggap sebagai residu politik pasca pilpres ditengah proses hukum yang dilakukan oleh Joko Widodo sebagai orang tua kandung Gibran dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya beberapa orang antara lain Roy Suryo, Dr. Rismon dan dr. Tifa berkenaan ijazah palsu. Mencermati wacana pemakzulan itu jika diletakkan pada konteks kontestasi Pilpres tentu menjadi tidak bermakna dan tidak relevan lagi karena suka tidak suka proses hukum pilpres telah usai dan sah secara hukum dinyatakan sebagai pemenang meskipun terhadap permohonan sengketa pilpres terdapat dissenting opinion oleh majelis Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada dasar penggunaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu No 7 tahun 2017 dimana terkait dengan syarat batas usia sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dan terkunci dengan putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final dan mengikat.























