Bahwa jika upaya pemakzulan memiliki landasan hukum yang kuat dalam konsep ketatanegaraan kita maka pertanyaan lanjutan yakni bagaimana pelaksanaannya sehingga dugaan atau tuduhan telah terjadi pelanggaran dapat ter-implementasi dengan benar dan berdasar ? hal ini telah diatur secara jelas pada pasal berikutnya yakni Pasal 7B (ayat 1 sampai dengan ayat 7) UUD 1945, secara umum mekanisme dan tahapan tersebut sebagai berikut :
1. Pengajuan usul oleh DPR
Pengajuan usul oleh DPR didahului penyelidikan dengan menggunakan hak angket setelah itu DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai follow up atas pelaksanaan hak angket yang dilakukan dalam forum sidang paripurna. Pelaksanaan sidang paripurna dimaksud dilakukan dengan ketentuan harus dihadiri 2/3 dari anggota DPR dan putusan diambil dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Setelah dilakukan sidang paripurna maka hasilnya diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
2. Pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi
Permohonan Pendapat yang telah diajukan oleh DPR atas dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan dalam tenggang waktu paling lama 90 hari setelah permohonan itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi























