“Kalau memang sudah jelas apa permasalahannya dan terbukti Kepsek yang bersangkutan memang bersalah. Kami pikir langkah pencopotan atau pembebasan tugas Kepsek harus dilakukan,” terang Usin.
Menurutnya, langka tersebut perlu dilakukan agar proses belajar mengajar dan proses pendaftaran siswa baru yang akan dibuka pada tanggal 23 Juni nanti tidak terganggu.
“Kalau sampai proses SPMB nanti polemik yang terjadi belum juga selesai, saya pikir akan mengganggu proses SPMB yang akan dilangsungkan. Jadi pemerintah terkait harus mengambil langkah tegas dan cepat untuk memutuskan. Selain itu terkait hal ini, kami juga akan koordinasikan lebih lanjut ke sejumlah pihak terkait, sebelum nantinya kami turun langsung untuk melakukan monitoring,” tutupnya. (JP)
