Menurut Wabup, proses evaluasi tersebut bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Lebih dari itu, momentum ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan, sekaligus mendorong lahirnya pembaruan dalam sistem manajemen birokrasi di Kabupaten Kepahiang.
Hafizh berharap, hasil evaluasi tidak hanya menggambarkan capaian kinerja pejabat selama menduduki jabatan, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan inovasi baru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebab, tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan sistem birokrasi yang semakin adaptif, efektif dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Dari evaluasi ini, kita berharap muncul inovasi-inovasi baru dalam perbaikan manajemen Pemkab Kepahiang ke depan,” lanjutnya.
Untuk menjaga independensi dan objektivitas penilaian, Pemkab Kepahiang melibatkan tiga orang penguji independen yang dipercaya melakukan evaluasi terhadap Sekda. Ketiga penguji tersebut yakni H. R.A. Denni, S.H., Prof. Dr. Drs. Panji Suminar, M.A., dan H. Nandar Munadi, S.Sos.
Keterlibatan tim penguji independen ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses penilaian berjalan secara profesional. Rekomendasi yang nantinya dihasilkan diharapkan benar-benar mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak serta capaian kinerja pejabat yang dievaluasi.
