Tak hanya itu, evaluasi secara berjenjang dan pemantauan yang lebih intensif diharapkan mampu memperkuat pengendalian pada setiap mata rantai distribusi. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan beras SPHP benar-benar tersedia bagi masyarakat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
“Program SPHP sendiri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tengah masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga beras sekaligus mengendalikan gejolak harga komoditas pangan tersebut”jelas Dian.
Karena itu tambah dia, ketertiban distribusi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program. Pengawasan yang lemah berpotensi membuka celah penyalahgunaan, sehingga pembenahan tata kelola dan penegakan aturan terhadap mitra penyalur menjadi bagian penting untuk menjaga tujuan program tetap tercapai.
“Kami dari Perum BULOG berkomitmen untuk menjalankan penugasan pemerintah secara optimal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Selain melakukan penertiban internal, BULOG juga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum oleh aparat berwenang. Perusahaan siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.
