DPRD Kepahiang, lanjut Igor, akan terus mendorong agar berbagai program pendidikan tersebut dapat direalisasikan dengan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah juga dinilai perlu memastikan kesiapan sarana, koordinasi dan aspek pendukung lainnya.
Sementara itu, KDKMP dinilai memiliki posisi strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat paling bawah. Program tersebut diharapkan tidak sekadar membentuk kelembagaan koperasi, tetapi mampu berkembang menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
Di sisi lain, DPRD Kepahiang turut mencermati kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Igor mengatakan, DPRD masih menunggu kepastian mengenai besaran dan mekanisme TKD melalui regulasi resmi pemerintah pusat, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Untuk TKD kita masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan, cuma ada hembusan isu bahwasannya ada anggaran yang totalnya ratusan triliun yang sedang digodok Menteri Keuangan untuk dikembalikan segelintir ke daerah,” ungkapnya.
