KEPAHIANG, ASPIRASITERKINI.COM – Sejumlah program strategis pemerintah pusat yang disampaikan Presiden RI dalam pidato kenegaraan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Igor Dayefiandro, SE, M.Sc, menilai program yang disampaikan Presiden memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Karena itu, menurutnya, implementasi program tersebut perlu dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Beberapa program yang menjadi perhatian DPRD Kepahiang di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
Igor mengatakan, pidato kenegaraan Presiden tidak hanya menyampaikan capaian pemerintah, tetapi juga memuat sejumlah kebijakan strategis yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Untuk pidato tadi yang disampaikan Presiden banyak laporan-laporan kelembagaan, khususnya di tingkat pendidikan seperti Sekolah Rakyat, universitas yang akan dibangun negara, KDKMP dan MBG,” kata Igor.
Dia menyebut, sebagian program tersebut sudah mulai dipersiapkan di Kabupaten Kepahiang, sementara beberapa lainnya masih berada dalam tahap proses.
Menurut Igor, DPRD memiliki kepentingan untuk memastikan setiap program pemerintah pusat yang masuk ke daerah berjalan sesuai sasaran. Pengawasan diperlukan agar program tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah program MBG. DPRD melihat program tersebut memiliki manfaat yang lebih luas, bukan sekadar menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga dapat mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka stunting,” jelasnya.
Igor juga mengungkapkan, pelaksanaan MBG di Kabupaten Kepahiang saat ini masih dalam proses. Ia berharap ketika program tersebut berjalan penuh, sasaran penerima manfaat dapat dipastikan dengan baik.
“Sejauh ini untuk kebutuhan masyarakat di Kepahiang, khususnya dari MBG untuk mengatasi stunting juga sedang dalam proses,” ujar Igor.
Menurut dia, persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu program. Dibutuhkan kesinambungan antara kebijakan pemerintah pusat dengan intervensi pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak dan keluarga.
Selain MBG, Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian DPRD Kepahiang. Igor menyebut program tersebut di daerahnya masih dalam tahap proses dan pembangunan fisiknya belum terealisasi.
Meski demikian, dia melihat Sekolah Rakyat sebagai salah satu kebijakan yang berpotensi membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
“Dari sektor pendidikan sendiri Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepahiang masih dalam proses dan memang belum dibangun, namun kita lihat Sekolah Rakyat sudah banyak membantu anak-anak untuk bersekolah dan membangun cita-citanya,” jelasnya.
DPRD Kepahiang, lanjut Igor, akan terus mendorong agar berbagai program pendidikan tersebut dapat direalisasikan dengan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah juga dinilai perlu memastikan kesiapan sarana, koordinasi dan aspek pendukung lainnya.
Sementara itu, KDKMP dinilai memiliki posisi strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat paling bawah. Program tersebut diharapkan tidak sekadar membentuk kelembagaan koperasi, tetapi mampu berkembang menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
Di sisi lain, DPRD Kepahiang turut mencermati kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang berkaitan langsung dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Igor mengatakan, DPRD masih menunggu kepastian mengenai besaran dan mekanisme TKD melalui regulasi resmi pemerintah pusat, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Untuk TKD kita masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan, cuma ada hembusan isu bahwasannya ada anggaran yang totalnya ratusan triliun yang sedang digodok Menteri Keuangan untuk dikembalikan segelintir ke daerah,” ungkapnya.
Igor juga menegaskan, informasi mengenai kemungkinan tambahan anggaran tersebut belum dapat dijadikan dasar perencanaan sebelum terdapat keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Namun apabila tambahan TKD nantinya benar-benar diberikan kepada daerah, DPRD Kepahiang berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah.
Menurut Igor, kebutuhan daerah cukup besar. Selain membiayai program pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memenuhi berbagai kewajiban rutin, termasuk pembayaran gaji pegawai serta kebutuhan pemerintahan lainnya.
“Tambahan anggaran tersebut nantinya diharapkan dapat membantu daerah memenuhi sejumlah kebutuhan, termasuk pembayaran gaji pegawai dan kewajiban daerah lainnya,” kata dia.
Karena itu, DPRD Kepahiang akan terus mencermati perkembangan kebijakan pemerintah pusat, khususnya kebijakan yang berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
Igor menilai sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar program strategis nasional dapat berjalan efektif. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan langkah antisipasi sehingga setiap kebijakan pusat dapat diterjemahkan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Kepahiang.
Dia juga berharap program MBG, Sekolah Rakyat, KDKMP maupun kebijakan TKD nantinya tidak berhenti pada aspek kebijakan dan anggaran. Lebih jauh, seluruh program tersebut harus mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“DPRD akan terus mengawal agar program-program tersebut benar-benar memberikan manfaat dan kepentingan masyarakat Kepahiang tetap menjadi prioritas,” demikian Igor. (Jimmi)
