Baca juga: Memprihatinkan, Satu Sekolah di Kepahiang Kondisinya “Hidup Segan Mati Tak Mau”
“Lahan pada sekolah tersebut merupakan lahan hibah. Kabarnya orang yang menghibahkan lahan tersebut sudah meninggal. Sehingga status lahan yang tidak diketahui sertifikatnya itu tidak tahu milik siapa. Jadi itulah penyebab kenapa sekolah tersebut sulit dikembangkan,” jelas Ansori.
 |
| Ansori |
Diungkapkannya, dulu pernah ada wacana pembanguan di sekolah tersebut menggunakan bahan material batu dan semen di sekolah itu. Namun karena akses jalan yang sulit dilalui, bahan material tak bisa diantar sampai ke lokasi. Bahkan diungkapkannya, kalaupun material bisa masuk tentu biaya operasional yang dibutuhkan sangatlah besar. Sedangkan menurutnya, jumlah siswa di sana saja tidak masuk kategori untuk menerima bantuan dari Pemerintah Pusat.
“Selaku dewan yang berasal dari dapil 3 Muara Kemumu, tentu kami akan memperjuangkan pembangunan sekolah tersebut. Khusunya terkait sertifikat yang tidak jelas itu, akan kami telusuri lebih lanjut,” ucapnya.
Tak hanya Ansori, Eko Guntoro yang merupakan DPRD Kepahiang dari dapil 3 juga mengatakan. Terhambatnya pembangunan SDN 08 Air Punggur itu lantaran permasalahan sertifikat hibah yang tidak jelas. Sedangkan untuk pembangunan jalannya bisa terhambat, karena disekitar sekolah tersebut akses jalannya masih hutan lindung. Bahkan hal lainnya, dikarenakan jumlah siswa nya yang terbilang sedikit.
