KEPAHIANG, ASPIRASITERKINI.COM – Persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Kepahiang kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang. Kali ini, Wakil Bupati Kepahiang, Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si, secara langsung meminta dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan jalan penghubung Desa Cinta Mandi–Langgar Jaya yang memiliki panjang mencapai 17 kilometer.
Tak tanggung-tanggung, dalam upaya memperjuangkan pembangunan akses jalan tersebut, Wabup Kepahiang meminta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dapat memfasilitasi usulan pembangunan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Permintaan itu disampaikan Abdul Hafizh saat mengikuti dialog daring melalui program Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Reboan OTDA) bersama Direktur Jenderal OTDA Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Rabu, 18 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup secara terbuka menyampaikan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah saat ini menjadi salah satu tantangan besar bagi Pemkab Kepahiang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan dan peningkatan kualitas jalan.
Kondisi tersebut semakin terasa menyusul adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah kabupaten. Sementara di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat masih cukup besar dan membutuhkan penanganan segera.
Salah satu yang menjadi perhatian Pemkab Kepahiang adalah ruas jalan penghubung Cinta Mandi–Langgar Jaya. Dengan panjang mencapai 17 kilometer, pembangunan jalan tersebut dinilai sulit direalisasikan apabila hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang.
Bahkan, dalam dialog tersebut, Abdul Hafizh turut menyinggung bagaimana kondisi jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya sudah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat, termasuk ramai disorot melalui media sosial.
“Jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya ini sudah sangat viral di media sosial. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu sangat berat karena panjangnya mencapai 17 kilometer. Oleh karena itu, kami berharap melalui Dirjen OTDA, persoalan ini dapat disampaikan kepada Kementerian PU untuk ditindaklanjuti,” ungkap Abdul Hafizh.
Menurut Wabup, pembangunan jalan tersebut bukan sekadar kebutuhan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Lebih dari itu, keberadaan akses jalan yang memadai memiliki kaitan erat dengan aktivitas perekonomian masyarakat, khususnya para petani kopi yang berada di kawasan tersebut.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi perkebunan kopi cukup besar. Aktivitas perkebunan menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat, sehingga keberadaan infrastruktur jalan yang baik sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran distribusi hasil perkebunan.
Selama ini, akses transportasi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran aktivitas masyarakat perkebunan. Ketika kondisi jalan tidak memadai, proses pengangkutan hasil panen berpotensi menghadapi kendala, bahkan dapat meningkatkan biaya operasional yang harus ditanggung petani.
Karena itu, pembangunan ruas Cinta Mandi–Langgar Jaya diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses jalan yang lebih baik, petani akan memiliki kemudahan dalam membawa hasil perkebunan menuju pasar maupun tempat penjualan.
“Jika jalan ini dibangun, tentu akan sangat membantu petani kopi dalam mengangkut hasil perkebunan. Dengan akses yang lebih baik, biaya transportasi juga dapat ditekan,” ujarnya.
Abdul Hafizh menegaskan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Kepahiang dapat terus berjalan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Sebab, meskipun pemerintah pusat telah menghadirkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) sebagai salah satu instrumen percepatan pembangunan infrastruktur jalan, program tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh ruas jalan prioritas yang membutuhkan penanganan di Kabupaten Kepahiang.
Atas dasar itu, Pemkab Kepahiang berharap adanya peran fasilitasi dari Direktorat Jenderal OTDA Kemendagri agar usulan pembangunan jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya dapat diteruskan dan memperoleh perhatian dari Kementerian PU.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencari alternatif dukungan pembiayaan pembangunan, sehingga kebutuhan infrastruktur masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD.
Di sisi lain, dialog Reboan OTDA tersebut juga menjadi kesempatan bagi Pemkab Kepahiang untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan kebutuhan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), kejelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, hingga persoalan status Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (TUMS).
Berbagai persoalan tersebut dinilai memiliki pengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu, melalui forum komunikasi bersama Direktorat Jenderal OTDA, Pemkab Kepahiang berharap dapat memperoleh arahan, dukungan, maupun fasilitasi sesuai kewenangan pemerintah pusat.
Khusus untuk pembangunan jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya, harapan masyarakat kini tertuju pada adanya tindak lanjut dari usulan yang telah disampaikan tersebut. Sebab, dengan panjang ruas mencapai 17 kilometer, pembangunan jalan itu bukan pekerjaan kecil yang mudah dituntaskan melalui anggaran daerah semata.
Pemkab Kepahiang pun terus berupaya membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak dapat memperoleh dukungan lintas kementerian.
Bagi masyarakat, terutama petani kopi di kawasan Cinta Mandi–Langgar Jaya, pembangunan jalan tersebut bukan hanya tentang terbentangnya aspal sepanjang 17 kilometer. Namun, juga menyangkut kemudahan akses, efisiensi biaya angkut, kelancaran aktivitas ekonomi, serta terbukanya peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kini, melalui komunikasi yang dibangun Wabup Kepahiang bersama Dirjen OTDA Kemendagri, Pemkab Kepahiang berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan berlanjut pada realisasi pembangunan. (jmy)























