REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Sebagai bentuk dan upaya dalam meningkatkan pengawasan di lingkungan kesehatan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Rejang Lebong memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada seluruh Kepala Puskesmas (Kapus) di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Jum’at 13 Februari 2026.
Kegiatan ini difokuskan pada penguatan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta peran strategis kejaksaan dalam pendampingan fasilitas kesehatan masyarakat.
Dalam sosialisasinya, Kejari Rejang Lebong menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana BLUD agar terhindar dari praktik penyimpangan atau tindak pidana korupsi (Tipikor). Dimana Kejaksaan juga menjalankan peran preventif melalui Seksi Intelijen dan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), untuk memberikan pendampingan hukum (legal assistance) serta pertimbangan hukum jika ditemukan keraguan dalam pengambilan kebijakan di tingkat Puskesmas.
“Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Karena itu kita mengingatkan para Kapus mengenai fleksibilitas pengelolaan keuangan, serta operasional agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel,” ujar Kajari Rejang Lebong Kiki Yonata, S.H, M.H melalui Kasi Intelejen Hendra Mubarok, S.H.
Dijelaskannya, ada beberapa poin penting yang juga disampaikan pihak Kejari kepada para Kapus agar terhindar dari masalah hukum. Diantaranya memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengadaan yang bersumber dari dana BLUD agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mengedukasi para Kapus mengenai potensi risiko hukum dalam pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan. Dan menegaskan fungsi kejaksaan sebagai mitra pemerintah dalam mengawasi jalannya pembangunan serta pelayanan publik di bidang hukum.
“Upaya ini menjadi sangat relevan mengingat adanya tindakan tegas dari Kejari Rejang Lebong terhadap kasus-kasus serupa di sektor kesehatan sebelumnya. Yakni penyidikan dugaan korupsi anggaran makan-minum di RSUD Rejang Lebong yang telah menetapkan beberapa tersangka dan vonis penjara,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menambahkan, melalui penerangan hukum ini diharapkan seluruh Puskesmas di Rejang Lebong dapat mengimplementasikan sistem BLUD dengan akuntabel, demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan tanpa terjerat masalah hukum.
“Melalui layanan BLUD, kita berharap pihak Puskesmas dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat,” singkatnya. (JP)
