KEPAHIANG, ASPIRASITERKINI.COM – Menjelang genap lima tahun menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang pada Oktober 2026 mendatang, Dr. Hartono, M.Si., menjalani tahapan Uji Kompetensi (Ujikom) dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah penataan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
Kegiatan yang dipusatkan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, Sabtu (12/9/2026) ini, tidak hanya bertujuan mengukur capaian kinerja Sekda selama lima tahun terakhir, tetapi juga untuk melihat kesesuaian kompetensi dan kemampuan manajerial pejabat dengan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah ke depan.
Wakil Bupati Kepahiang, Ir. H. Abdul Hafizh, M.Si., menjelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi dan uji kompetensi tersebut merupakan tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan regulasi. Terlebih, jabatan Sekda yang saat ini diemban Hartono telah memasuki masa lima tahun pada Oktober 2026.
“Jabatan Sekda pada Oktober 2026 ini sudah genap 5 tahun. Maka dari itu, sesuai regulasi perlu dilakukan evaluasi kinerja dan uji kompetensi,” ujar Hafizh.
Menurut Wabup, proses evaluasi tersebut bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Lebih dari itu, momentum ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan, sekaligus mendorong lahirnya pembaruan dalam sistem manajemen birokrasi di Kabupaten Kepahiang.
Hafizh berharap, hasil evaluasi tidak hanya menggambarkan capaian kinerja pejabat selama menduduki jabatan, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan inovasi baru untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Sebab, tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan sistem birokrasi yang semakin adaptif, efektif dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
“Dari evaluasi ini, kita berharap muncul inovasi-inovasi baru dalam perbaikan manajemen Pemkab Kepahiang ke depan,” lanjutnya.
Untuk menjaga independensi dan objektivitas penilaian, Pemkab Kepahiang melibatkan tiga orang penguji independen yang dipercaya melakukan evaluasi terhadap Sekda. Ketiga penguji tersebut yakni H. R.A. Denni, S.H., Prof. Dr. Drs. Panji Suminar, M.A., dan H. Nandar Munadi, S.Sos.
Keterlibatan tim penguji independen ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses penilaian berjalan secara profesional. Rekomendasi yang nantinya dihasilkan diharapkan benar-benar mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak serta capaian kinerja pejabat yang dievaluasi.
Wabup Hafizh pun menaruh perhatian terhadap proses kerja tim panitia seleksi (Pansel) dan para penguji. Ia meminta seluruh tahapan dilakukan secara objektif, transparan dan mengedepankan profesionalitas, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar pertimbangan yang tepat bagi pemerintah daerah.
“Kami minta tim penguji bekerja profesional dan memberikan rekomendasi terbaik. Ini juga jadi momentum refleksi bagi kita semua dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kepahiang,” tegas Hafizh.
Lebih lanjut, hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait manajemen jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kabupaten Kepahiang. Seluruh proses tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, hasil evaluasi ini akan menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan langkah pemerintah daerah terhadap keberlanjutan penataan jabatan Sekda. Namun, keputusan akhir tetap berada pada mekanisme dan kewenangan sesuai regulasi yang berlaku.
Sebagai jabatan strategis dalam struktur pemerintahan daerah, posisi Sekda memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), menyelaraskan kebijakan kepala daerah serta memastikan program pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan.
Karena itu, evaluasi terhadap jabatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi Kabupaten Kepahiang. Pemerintah daerah berharap, melalui proses penilaian yang profesional dan independen, rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, pelaksanaan ujikom dan evaluasi kinerja ini bukan hanya menyangkut penilaian terhadap seorang pejabat, tetapi juga menjadi momentum bagi Pemkab Kepahiang untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan agar semakin efektif, profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (jmy)
