REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin 13 April 2026.
Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Rejang Lebong dan dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Rejang Lebong, Pera Heriyani, S.E, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Lukman Effendi, S.H.
Hadir dalam rapat tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si., Sekretaris Daerah Rejang Lebong Iwan Sumantri Badar, S.E., M.M., unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, perwakilan instansi vertikal, hingga unsur perguruan tinggi negeri dan swasta.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Rejang Lebong menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat konstitusi sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat atas pelaksanaan pemerintahan selama tahun anggaran 2025.
“Pada kesempatan ini saya selaku Plt Bupati menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun,” ujar Hendri.
Ia menjelaskan, dokumen LKPJ memuat berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari pelaksanaan urusan pemerintahan, realisasi program dan kegiatan, penggunaan anggaran, hingga capaian indikator kinerja pembangunan daerah.
Menurut Hendri, LKPJ Tahun Anggaran 2025 memiliki arti strategis karena menjadi pijakan awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan Kabupaten Rejang Lebong.
“Capaian tahun anggaran ini menjadi dasar penting untuk mengukur konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam pemaparannya, Hendri menyebut arah pembangunan daerah masih berfokus pada visi mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang maju, mandiri, berakhlak, dan berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan melalui sejumlah misi pembangunan strategis.
Beberapa di antaranya yakni penguatan reformasi birokrasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur, penguatan stabilitas daerah, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, LKPJ juga memuat perubahan alokasi anggaran daerah yang mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama tahun anggaran berjalan.
Pada sektor penyelenggaraan pemerintahan, Hendri menyampaikan sejumlah capaian yang dinilai berhasil dan menunjukkan tren positif di berbagai bidang pembangunan.
Salah satunya adalah capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rejang Lebong yang berhasil melampaui target dengan predikat “Sangat Baik”.
Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara berturut-turut.
“Indeks SPBE telah melampaui target dengan predikat sangat baik. Opini BPK RI juga kembali dipertahankan pada level WTP secara berturut-turut,” jelas Hendri.
Di sektor sosial, pemerintah daerah mengklaim tingkat kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong masih berada dalam tren terkendali dan sesuai dengan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan juga terus diperkuat guna mendukung peningkatan pelayanan publik, mempererat koordinasi lintas sektor, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2025 dinilai menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, dan sumber pendapatan sah lainnya.
Pada bagian akhir penyampaiannya, Plt Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan melalui tindak lanjut rekomendasi DPRD, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik demi mendorong kesejahteraan masyarakat Rejang Lebong,” tutup Hendri. (red)
