KEPAHIANG, ASPIRASITERKINI.COM – Sejumlah agenda strategis menanti DPRD Kabupaten Kepahiang sepanjang Agustus 2026. Selain menuntaskan pembahasan anggaran perubahan, DPRD juga akan membahas penataan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kebutuhan daerah.
Berbagai agenda tersebut telah ditetapkan melalui Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Kepahiang yang digelar di Ruang Banggar DPRD Kepahiang, 28 Juli 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kepahiang, Ansori, M, dengan dihadiri anggota Banmus, OPD terkait serta jajaran Sekretariat DPRD.
Rapat Banmus tersebut menjadi dasar penyusunan matriks kegiatan DPRD selama Agustus 2026. Di dalamnya mencakup agenda pembahasan anggaran, pembentukan peraturan daerah, rapat kerja komisi, rapat alat kelengkapan dewan hingga pelaksanaan reses anggota DPRD.
Wakil Ketua II DPRD Kepahiang, Ansori, M, mengatakan, penyusunan agenda dilakukan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan secara terarah serta tidak keluar dari target yang telah ditetapkan.
Menurut dia, agenda yang disusun Banmus merupakan hasil pembahasan bersama dengan mempertimbangkan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah yang membutuhkan pembahasan serta persetujuan DPRD.
“Melalui penyusunan agenda bulanan ini, kita ingin memastikan seluruh fungsi DPRD, baik fungsi pengawasan, penganggaran maupun pembentukan peraturan daerah dapat berjalan secara optimal dan terukur,” kata Ansori.
Salah satu agenda yang mendapat porsi besar pada awal Agustus adalah pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pada Senin, 3 Agustus 2026, DPRD menjadwalkan rapat gabungan komisi dengan agenda penyampaian nota pengantar KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026. Dalam rangkaian yang sama, DPRD juga akan membahas nota pengantar KUA-PPAS Perubahan serta rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan kemudian dilanjutkan secara intensif pada 4 hingga 8 Agustus 2026. Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap dokumen KUA-PPAS Perubahan.
“Pembahasan ini menjadi salah satu tahapan penting karena APBD Perubahan akan menentukan penyesuaian kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat hingga akhir tahun anggaran 2026,” sampai Ansori.
Di tengah agenda penganggaran tersebut lanjutnya, DPRD Kepahiang juga akan membahas regulasi yang berkaitan langsung dengan struktur pemerintahan daerah.
Salah satunya adalah Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
Raperda tersebut menjadi landasan dalam penataan kembali organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kepahiang. Pembahasannya dipandang strategis karena berkaitan dengan struktur kelembagaan, pembagian tugas pemerintahan serta efisiensi penyelenggaraan birokrasi.
Penataan tersebut juga tidak terlepas dari rencana perampingan sejumlah OPD. Dengan struktur organisasi yang lebih efektif, pemerintah daerah diharapkan dapat menekan beban birokrasi dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Pembahasan Raperda ini selanjutnya akan menjadi bagian dari tugas Panitia Khusus (Pansus) DPRD sesuai tahapan yang telah ditetapkan,” tuturnya.
Selain dua agenda strategis tersebut Ansori mengatakan, aktivitas DPRD Kepahiang sepanjang Agustus juga akan diisi dengan berbagai rapat alat kelengkapan dewan. Komisi-komisi akan menjalankan rapat kerja sesuai bidang masing-masing, sementara Badan Anggaran, Badan Kehormatan serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) juga tetap menjalankan tugas dan fungsinya.
Memasuki pertengahan Agustus, DPRD juga dijadwalkan mengikuti rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kenegaraan yang secara rutin diikuti lembaga legislatif di tingkat pusat maupun daerah setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Setelah rangkaian agenda pembahasan dan rapat kedewanan, anggota DPRD Kepahiang akan memasuki masa reses,” sampainya.
Masa reses dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 30 Agustus 2026. Dalam masa tersebut, anggota DPRD akan turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk bertemu masyarakat sekaligus menyerap aspirasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Aspirasi yang diperoleh selama reses nantinya akan menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun memperjuangkan kebutuhan masyarakat dalam pembahasan program dan anggaran pemerintah daerah.
Rangkaian agenda Agustus kemudian ditutup dengan Rapat Banmus pada 31 Agustus 2026. Rapat tersebut dijadwalkan membahas sekaligus menetapkan matriks kegiatan DPRD untuk September 2026.
Ansori berharap, seluruh agenda yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Terlebih, sejumlah agenda yang dibahas menyangkut kebijakan strategis daerah, mulai dari APBD Perubahan hingga penataan perangkat daerah.
Dia juga menegaskan, kelancaran pembahasan tidak hanya bergantung pada DPRD, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh OPD terkait.
“Dengan jadwal yang telah ditetapkan ini, kami berharap seluruh alat kelengkapan dewan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Tujuannya agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Kepahiang dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ansori. (Jimmi)
