KEPAHIANG, ASPIRASITERKINI.COM – Perpanjangan kontrak kerja bukan sekadar memberikan kepastian bagi pegawai, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Hal inilah yang ditekankan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Hartono, saat memberikan pembekalan khusus kepada 57 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepahiang, Kamis siang.
Pembekalan tersebut dilaksanakan setelah para PPPK paruh waktu mendapatkan perpanjangan kontrak kerja. Dalam kesempatan itu, Pemkab Kepahiang juga kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kepada para pegawai yang bersangkutan. Meskipun selama ini mereka telah menjalankan tugas di lingkungan Setda, penyerahan dokumen tersebut dilakukan secara khusus sebagai bentuk penegasan terhadap keberlanjutan masa kerja sekaligus memberikan semangat baru bagi para pegawai.
Sekda Kepahiang, Hartono, mengatakan bahwa pembekalan tersebut lebih menitikberatkan pada pemberian motivasi agar seluruh PPPK paruh waktu dapat menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, status sebagai PPPK paruh waktu tidak boleh menjadi alasan bagi pegawai untuk bekerja seadanya. Sebaliknya, kesempatan yang masih diberikan pemerintah daerah harus dijadikan dorongan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik.
“Intinya kita ingin memberikan motivasi kepada mereka agar dalam bekerja itu bisa merasa nyaman, ikhlas dan tulus. Walaupun memang dari sisi pendapatan tidak sebesar PPPK penuh waktu, bukan berarti tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan juga berkurang. Kita berharap mereka tetap bekerja secara profesional dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Hartono.
Ia menegaskan, setiap pegawai memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Karena itu, kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan serta kesungguhan dalam menyelesaikan pekerjaan harus tetap menjadi perhatian utama. Terlebih, keberadaan PPPK paruh waktu di lingkungan Setda turut mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hartono juga mengingatkan bahwa bekerja di lingkungan pemerintahan bukan semata-mata tentang mendapatkan penghasilan setiap bulan. Namun, ada tanggung jawab pelayanan yang harus dijalankan. Untuk itu, para pegawai diminta tidak menjadikan keterbatasan pendapatan sebagai alasan menurunnya semangat kerja maupun kualitas pelayanan.
“Jangan melihat hanya dari berapa besar pendapatan yang diterima, tetapi lihat juga tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kita ingin mereka tetap memiliki semangat kerja, disiplin dan mampu memberikan kontribusi sesuai dengan tugas masing-masing. Kalau pekerjaan dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, tentu hasilnya juga akan lebih baik,” tegasnya.
Di sisi lain, Hartono turut mengungkapkan bahwa dalam proses perpanjangan kontrak kali ini, Pemkab Kepahiang melakukan evaluasi terhadap para PPPK paruh waktu. Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat sekitar 13 orang yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja. Beberapa di antaranya diketahui mengundurkan diri, sementara lainnya dinilai sudah tidak lagi melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Menurut Hartono, evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan para pegawai yang masih diberikan kepercayaan benar-benar menjalankan kewajibannya. Sebab, perpanjangan kontrak harus dibarengi dengan kesungguhan dalam bekerja, bukan hanya sebatas memperbarui dokumen administrasi kepegawaian.
“Memang ada sekitar 13 orang yang tidak diperpanjang. Ada yang mengundurkan diri dan ada juga yang berdasarkan hasil evaluasi dinilai sudah tidak melaksanakan tugas. Tentunya pemerintah daerah memiliki pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut. Kita berharap pegawai yang masih diberikan kesempatan ini dapat memanfaatkannya dengan baik,” jelas Hartono.
Ia berharap, kejadian tersebut dapat menjadi perhatian bagi seluruh PPPK paruh waktu agar tidak menganggap remeh kedisiplinan dan kewajiban sebagai pegawai pemerintah. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan kinerja nyata, termasuk kehadiran, kepatuhan terhadap ketentuan kerja serta keseriusan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Sementara itu, berdasarkan SK perpanjangan kontrak yang dibagikan, masa berlaku perjanjian kerja terbaru terhitung mulai 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Dengan adanya perpanjangan tersebut, para PPPK paruh waktu di lingkungan Setda Kepahiang diharapkan dapat kembali meningkatkan komitmen dalam menjalankan tugas selama masa kontrak berlangsung.
Hartono menambahkan, pembekalan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap pegawai memiliki peran dalam mendukung jalannya pemerintahan. Meskipun terdapat perbedaan status kepegawaian maupun besaran pendapatan, seluruh pegawai tetap dituntut memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Kepahiang berharap 57 PPPK paruh waktu di lingkungan Setda tidak hanya semakin memahami tugas dan kewajibannya, tetapi juga memiliki motivasi lebih kuat untuk meningkatkan kualitas kerja. Pemerintah daerah ingin memastikan perpanjangan kontrak yang diberikan benar-benar menjadi kesempatan bagi para pegawai untuk membuktikan dedikasi, menjaga profesionalitas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang.(jmy)
