“Kami PMII Curup juga turut mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, termasuk menelaah kemungkinan adanya aspek hukum yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap pihak di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Serta harus ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab,” tegas Kohar.
Dia menambahkan, sikap PMII Curup bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu ataupun menyimpulkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Namun, pihaknya ingin memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Menurut dia, uang yang digunakan dalam perjalanan dinas merupakan bagian dari keuangan daerah yang bersumber dari anggaran publik. Karena itu, setiap pengeluaran harus memiliki dasar pelaksanaan dan bukti pertanggungjawaban yang jelas.
“Uang daerah adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dipertanggungjawabkan harus memiliki kejelasan,” tutupnya.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tersebut, termasuk kejelasan penyelesaian kerugian daerah serta langkah yang akan ditempuh apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum. (NAC)
