REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Temuan dugaan perjalanan dinas (Perjadin) fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, terus menjadi sorotan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebanyak 63 nama tercatat dalam dugaan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dengan total nilai mencapai Rp901.928.322 atau sekitar Rp901,9 juta.
Temuan tersebut merupakan bagian dari persoalan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang sebelumnya turut menjadi perhatian publik terkait temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Sekretariat DPRD Rejang Lebong.
Dari total nilai temuan perjalanan dinas yang mencapai sekitar Rp1,7 miliar, dugaan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut tercatat memiliki nilai hampir Rp902 juta.
Menariknya, dari 63 nama yang tercantum, tiga di antaranya merupakan anggota DPRD Rejang Lebong. Sementara 60 nama lainnya berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Sekretariat DPRD.
Data tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas di lembaga legislatif tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jadwal perjalanan dinas yang tercatat dalam temuan tersebut memiliki rentang waktu cukup panjang, yakni sejak 2 Januari 2025 hingga 15 Desember 2025.
Adapun tujuan perjalanan dinas yang tercantum cukup beragam, mulai dari Agung Toyota Bengkulu hingga Makassar. Sementara durasi perjalanan berkisar antara satu hingga empat hari, dengan perjalanan selama empat hari menjadi durasi yang paling banyak ditemukan.
Besarnya nilai temuan serta banyaknya nama yang tercatat dalam dugaan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut pun memunculkan desakan agar persoalan ini tidak hanya diselesaikan melalui mekanisme administratif.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Curup, Abdul Kohar, meminta pemerintah daerah membuka informasi secara transparan terkait hasil pemeriksaan tersebut. Ia juga mendesak aparat penegak hukum (APH) melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun dugaan tindak pidana lainnya.
Menurut Kohar, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur pelanggaran hukum, penyelesaiannya tidak semestinya hanya berhenti pada pengembalian kerugian ke kas daerah.
“Kami PMII Curup juga turut mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, termasuk menelaah kemungkinan adanya aspek hukum yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap pihak di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Serta harus ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab,” tegas Kohar.
Dia menambahkan, sikap PMII Curup bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu ataupun menyimpulkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Namun, pihaknya ingin memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Menurut dia, uang yang digunakan dalam perjalanan dinas merupakan bagian dari keuangan daerah yang bersumber dari anggaran publik. Karena itu, setiap pengeluaran harus memiliki dasar pelaksanaan dan bukti pertanggungjawaban yang jelas.
“Uang daerah adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dipertanggungjawabkan harus memiliki kejelasan,” tutupnya.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tersebut, termasuk kejelasan penyelesaian kerugian daerah serta langkah yang akan ditempuh apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum. (NAC)
